Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank-bank milik negara atau Bank BUMN telah mulai masuk pada Jumat pekan lalu. Bank-bank tersebut yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI masing-masing senilai Rp55 triliun, lalu BTN senilai Rp25 triliun, dan BSI senilai Rp10 triliun. Penempatan dana ini diharapkan dapat menjaga likuiditas perbankan sehingga menggerakkan sektor riil. Dalam konferensi pers mengenai Stimulus Ekonomi pada Senin (15/9/2025), Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menduga para direktur Utama (dirut) bank-bank tersebut saat ini pusing. "Sekarang saya duga para dirut bank pusing, mau nyalurin ke mana?," ujarnya. Jurnalis: Akbar Evandio Produser Video: Fahri N. Muharom #bisniscom #topnewsbisniscom #ekonomi #bisnis #saham #finansial #nasional #internasional #politik #presiden #prabowo #menkeu #srimulyani #purbaya

Serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan sorotan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menilai serapan anggaran program mercusuar Presiden Prabowo Subianto itu masih sangat rendah.  Purbaya menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan monitoring penyerapan anggaran MBG. Hal ini menjadi bagian dari strategi tata kelola fiskal guna menggerakkan roda perekonomian, baik melalui entitas swasta maupun pemerintahan. Menurut Purbaya, selama ini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas permasalahan tersebut. Oleh karenanya, dia berencana mempertegas transparansi atas penyerapan anggaran program MBG dengan mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan paparan publik secara berkala. Selain itu dirinya akan menyisir anggaran Kementerian dan Lembaga yang anggarannya lambat untuk bisa diakselerasi, sehingga dampak ke belanja pemerintah bisa berjalan. Simak informasi selengkapnya di Bisniscom Jurnalis: Muhammad Olga Editor: Reinhard Gomies #bisniscom #topnewsbisniscom #ekonomi #bisnis #finansial #MBG #Kemenkeu #Anggaran

Pemerintah memastikan telah memberikan tambahan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta pada 2025 sebesar 110% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, tudingan bahwa SPBU swasta kekurangan kuota impor tidak tepat. “SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan,” kata Bahlil usai rapat terbatas terkait Stimulus Ekonomi di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025). Dia mencontohkan, jika pada 2024 sebuah perusahaan mendapatkan kuota impor 1 juta kiloliter, maka tahun ini diberikan tambahan 10 persen menjadi 1,1 juta kiloliter. Meski begitu, pemerintah tetap meminta SPBU swasta menjalin kerja sama dengan Pertamina jika masih menghadapi kekurangan pasokan. Selengkapnya dalam video di atas! Penulis Artikel : Akbar Evandio Editor : Ade Dianti #spbu #pertamina #esdm #ekonomi #bisnis #keuangan #bahlilahadalia

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah menegur bos perbankan yang hanya mampu menyerap guyuran likuiditas pemerintah senilai Rp7 triliun. Purbaya mengakui bahwa perbankan yang kini sudah menerima guyuran likuiditas itu masih terkendala dalam menyalurkannya dalam bentuk kredit. Pada konferensi pers, Senin (15/9/2025), Purbaya berkelakar bahwa dana pemerintah Rp200 triliun yang dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank BUMN itu membuat para direktur utamanya pusing bagaimana cara menyalurkannya dalam bentuk kredit. "Tetapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka enggak bisa nyalurin, karena mereka punya uang lebih, mereka gak akan perang bunga lagi. Bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak dengan ekonomi, dengan itu sendiri ya," terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Penulis Artikel: Dany Saputra Produser Video: Fahri N. Muharom #bisniscom #topnewsbisniscom #ekonomi #bisnis #saham #finansial #nasional #internasional #politik #presiden #prabowo #menkeu #srimulyani #purbaya

PT KAI merespons usulan DPR yang meminta untuk menyediakan gerbong khusus merokok dalam rangkaian kereta api. "Kami selalu memastikan bahwa perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta. Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan berfokus pada kualitas pelayanan kami," ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba, Kamis (21/8). KAI berpedoman pada Surat Edaran Nomor SE 29 Tahun 2014 dari Kemenhub yang melarang aktivitas merokok di sarana angkutan umum, termasuk kereta api. Selengkapnya di Bisnis.com atau klik link di bio ya Sobat Bisnis! Penulis Artikel: Rizqi Rajendra Penulis Teks: Elsya Rizkia #kai #dpr #railfans