Dikutip dari artikel yang ditulis di laman resmi Media Keuangan (MK+) Kementerian Keuangan, institusi Bea Cukai pernah dibekukan pemerintah Orde Baru karena menjadi sarang korupsi yang sedemikian parah. Presiden Soeharto kala itu sangat gerah dengan praktik korupsi yang sangat marak di Bea Cukai. Meski tak sampai dibubarkan, Soeharto memutuskan membekukan institusi ini. Di era Orba, praktik korupsi, terutama pungutan liar (pungli), begitu lekat dengan pegawai Bea Cukai. Mereka melakukan kongkalikong dengan pengusaha ekspor impor. Banyak pengusaha menyuap pegawai Bea Cukai untuk memuluskan penyelundupan. Praktik ini kerap disebut dengan “Uang Damai”. Pada 6 Juni 1968, Menteri Keuangan dijabat oleh Ali Wardhana. Kala itu, terjadi banyak penyelewengan dan korupsi di Bea dan Cukai. #korelasimedia

Sekretaris DPP Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan, seorang pensiunan Jenderal Bintang 4 diduga terlibat dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp271 triliun. Hal tersebut diungkap Iskandar di YouTube Uya Kuya TV yang tayang pada Selasa, 16 April 2024 dengan judul ‘TERNYATA ADA SOSOK BINTANG 4 YG DIDUGA TERLIBAT KORUPSI TIMAH 271 T’. Iskandar menyebut, Jenderal Bintang 4 berinisial B itu memiliki peran sebagai bekingan Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Bahkan, kata dia, Jenderal B ini punya kuasa lebih tinggi dibandingkan Harvey Moeis, Helena Lim, hingga Robert Bonosusatya (RBS). Jenderal B dicurigai telah mengorganisir proyek tambang timah ilegal tersebut. #korelasimedia

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) buntut dugaan tindakan asusila terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Laporan itu dilayangkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan LBH Apik pada Kamis (18/4) sore. Aristo menyebutkan beberapa barang bukti yang dilampirkan dalam laporan itu yakni bukti percakapan hingga foto-foto. Menurutnya, Hasyim melakukan upaya pendekatan terhadap korban sepanjang Agustus 2023 hingga Maret 2024. Keduanya sempat bertemu di Indonesia dan luar negeri. Meski terpisahkan jarak, kata dia, Hasyim berupaya aktif untuk mendekati petugas PPLN tersebut. Aristo menyebut petugas PPLN itu memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024 karena merasa dirugikan. Kuasa hukum korban, Maria Dianita Prosperiani mengatakan Hasyim diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan menggunakan berbagai fasilitas kedinasan dan selalu mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan untuk mencapai tujuannya tersebut. #korelasimedia #kpu

Garda Revolusi Iran (IRGC) telah mengeluarkan pernyataan melancarkan operasi dengan melucurkan droen dan rudal besar-besaran ke Israel. “Kami melancarkan operasi menggunakan drone dan rudal sebagai tanggapan atas kejahatan entitas Zionis yang menargetkan konsulat Iran di Suriah,” tulis pertanyaan tersebut, Minggu (14/4/2024). TV pers Iran juga melaporkan Garda Revolusi elit Iran telah melancarkan serangan pesawat tak berawak besar-besaran terhadap sasaran di Israel. Sementara Washington mengatakan Iran telah memulai serangan udara terhadap Israel yang kemungkinan akan terjadi dalam beberapa jam. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Presiden Joe Biden secara berkala mendapat informasi terbaru dari tim keamanan nasionalnya dan terus berkomunikasi dengan para pejabat Israel, mitra dan sekutu AS. #korelasimedia #iran #irak #breakingnews🚨

Ramai di media sosial X seorang dengan nama akun @ijalzaid atau Rizalz, mengaku berurusan dengan Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta dan belum selesai. Padahal terjadi pada 2022 lalu. Rizalz mengaku mempunyai Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mendapatkan bantuan alat pembelajaran dari Korea, namun dicekal ketika masuk Tanah Air. Bahkan untuk merumahkan alat bantu pembelajaran gratis dari Korea tersebut, SLB miliknya diwajibkan membayar ratusan juta, juga dengan biaya gudang yang dihitung per hari. “SLB saya juga dapat bantuan alat belajar untuk tunanetra dari perusahaan Korea. Eh pas mau diambil di Bea Cukai Soetta suruh bayar ratusan juta. Mana denda gudang per hari,” Rizal juga menyebut barang bantuan milik SLB yang bernama A Pembina Tingkat Nasional itu, kemudian dibiarkan di gudang milik Bea Cukai Soetta hingga kini. #korelasimedia #berita #viral Sumber kumparan