Semangattt gaisss, jadi bagian perjuangan🥺 #JusticeForDini #NoViralNoJustice Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, anak anggota DPR RI terdakwa pembunuhan wanita asal Sukabumi, Jawa Barat, Dini Sera Afriyanti. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (24/7/2024) . “Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP,” katanya saat membacakan putusan. Karena itu, hakim meminta jaksa membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. “Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas,” tegasnya. Selanjutnya, hakim meminta agar jaksa penuntut umum segera membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan dibacakan. “Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan dan hak-hak serta martabatnya,” ucap hakim. Source : Kompas.com @kompascom

BUMN Farmasi minta modal dari APBN 2,2 T. Menurut kalian? 🤭

#ViralForJustice #JaminanSosialUntukRakyat Kado Presiden Prabowo Peringatan 14 Tahun Lahirnya BPJS Aspirasi #TolakKenaikanIuranBPJS didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. UU Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disahkan pada Paripurna DPR RI 2011. Saya sebagai inisiator UU BPJS mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam menjamin dan memastikan hak konstitusional seluruh rakyat untuk mendapatkan jaminan sosial. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (23/10/2025) dilansir berbagai media, iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik. Pemerintah memutuskan kenaikan iuran apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 6%. Kenaikan iuran BPJS akan membebani bukan hanya pekerja, namun juga pemberi kerja, bahkan pemerintah karena bagi masyarakat berkategori tidak mampu yang iurannya dibiayai negara. Peneriman Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya total Rp.48, 964 T dari APBN 2025 sebanyak 96.707.921 jiwa. Sementara yang ditanggung APBD sekitar 46.000.000 jiwa. Total PBI 142.707.921 jiwa. Dengan demikian dapat dikatakan masyarakat yang miskin di Indonesia setara dengan 49,77% dari jumlah penduduk 286.693.693 jiwa. Angka ini menurut saya harus dipastikan lagi karena terindikasi tidak akurat. Di sisi lain Presiden Prabowo melalui Menkeu juga menyampaikan kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS mandiri. Menurut Dirut BPJS Kesehatan, Ali Gufron (22/10/2025) sekitar 23 juta peserta BPJS Kesehatan diputihkan tunggakannya mulai November 2025. Kebijakan ini juga menyangkut juga pengalihan kepsertaan dari peserta mandiri ke PBI. Berdasarkan analisis saya merekomendasikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan segera lakukan sinkronisasi data pekerja formal yang terdampak PHK beralih ke PBI. Terima kasih bestyku @andre_rosiade @kawendra Komisi IX DPR RI dan pimpinan DPR RI yang terus mengawal penguatan, transparansi, efisiensi dijalankannya SJSN yang akurat, aktual dan relevan. Tidak ada kesejahteraan sosial tanpa sistem jaminan sosial yang berkeadilan! Salam sopan Indonesia! Dr. Rieke Diah Pitaloka Inisiator UU BPJS #RDP #RiekeDiahPitaloka

Titip pesan kepada para pendidik di seluruh negeri; Program PIP dan Program BOS, Untuk tidak ada pemotongan satu rupiah pun. Program PIP dan BOS adalah jembatan harapan anak-anak Indonesia. Jangan biarkan tangan-tangan tak bertanggung jawab merampas hak mereka. Salam Sopan Indonesia! #AmbuRDiahPitalokaDjourney

Release #JusticeForMbahTupon Dr. Rieke Diah Pitaloka Hari ini, Sabtu, 3 Mei 2025 Allah membimbing langkahku bertemu Mbah Tupon Desa Ngentak RT 02 , Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Perjalanan kali ini ditemani bestyku Mbak @my.esthiwijayanti (DPR RI) Mbak Kiki @rara_ireng @sukiratnasarico.lawfirm (Kuasa Hukum Mbah Tupon), Pak Dodot (perwakilan dari PT. PNM sebagai induk usaha @pnmventurecaputal di bawah @bankbri_id), Mas @radjutsukasworo (Komisi A DPRD Provinsi DIY), dan Mas @hanungraharjo1 (Ketua DPRD Kab. Bantul), Ikut juga menemani besty @karina_rasmita_sembiring._cps Sampai di rumah Mbah Tupon kami disambut besty Pak RT @agil1_raharjo dan perwakilan dari @pemkabbantul, juga perwakilan dari TNI @tentaranasionalindonesia dan POLRI @divisihumaspolri, serta warga RT 02 Desa Ngentak. Pak Dodot sampaikan bahwa PT. Ventura Capital telah mencabut status lelang atas tanah Mbah Tupon dan akan menaati seluruh proses hukum. Aku bersyukur bestyku Menteri @nusronwahid @kementerian.atrbpn sudah bergerak cepat. Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, telah mengabulkan surat permohonan Mbah Tupon tanggal 21 April 2025. Kanwil BPN DIY dengan surat Nomor B/HP.02/266/34/IV/2025 telah memberikan pertimbangan terhadap blokir internal: "....telah melakukan blokir internal terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 24451/Bangunjiwo pada tanggal 29 April 2025 dan jam 16 menit 17 detik 8 WIB sampai dengan permasalahan tersebut selesai." Kuasa hukum Mbah Tupon menyampaikan perkembangan penanganan kasus #MafiaTanah Mbah Tupon. Unit II Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda DIY @poldajogja minggu depan telah masuk pada pemeriksaan para tergugat, yaitu Bibit Rustamta, Triyono 1 , Triyono 2 , Indah Fatmawati, Anhar Rusli, dan PT. Ventura Capital. Setelah kasus pidana selesai, ganti balik nama dari Indah Fatmawati kembali ke Mbah Tupon baru bisa diselesaikan. Tak akan kulupa tubuh renta si Mbah yang bergetar menerimanya, seraya berbisik, "Tolong bantu, balikno sertifikat kulo (tolong bantu kembalikan sertifikat saya)" Mbah Putri memelukku erat, air matanya basahi kebayaku. Tanah perjuangan gembur di dadaku, "doa kaum tertindas pasti dikabul Langit!" Salam Sopan Indonesia!