JANGAN LUPA Subcribe, Like dan Share .... Channel ini YA !!! Terimakasih atas atensinya pada Channel ini.

Jakarta: Women’s International Club atau Klub Wanita Internasional (WIC) kembali menggelar bazar amal tahunan ke 55 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Acara ini dibuka langsung oleh istri Wapres, Selvi Gibran Rakabuming, Rabu (13/11/2024). Pada kesempatan itu Selvi mengapresiasi, bazar tahunan yang diselenggarakan WIC. Sebab menurutnya, acara tersebut sangat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena turut menyertakan aktivitas amal. Sementara, bazar amal tahunan menjadi bukti kekuatan kolektif dan tekad semua wanita anggota klub internasional. Kata Ketua Umum WIC Nazneen Khubchandani pada kesempatan yang sama. Adapun Bazar Amal Tahunan ke-55 WIC berlangsung pada 13 dan 14 November 2024, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.00 WIB. Sedangkan, sponsor utama bazar tahun ini adalah pemda Lampung. Bazar menampilkan sekitar 42 stan dari berbagai kedutaan besar negara-negara sahabat di Indonesia serta ratusan stan bisnis. Untuk bisa masuk ke bazar para pengunjung dapat membeli tiket masuk seharga Rp. 25.000 per orang. JANGAN LUPA Subcribe, Like dan Share .... Channel ini YA !!! Terimakasih atas atensinya pada Channel ini.

Oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan situs judi online, justru menjadi pihak yang menjaganya tetap subur. Mereka meraup Rp 8,5 miliar dari situs judi online yang mereka jaga. Rinciannya, setidaknya ada 1.000 situs judi online yang mereka lindungi agar tidak diblokir. Dari satu situs, mereka memasang tarif "keamanan" sebesar Rp 8 juta. Kemarin, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap 11 orang yang terlibat dalam kasus judi online (judol). Dari 11 orang yang ditangkap, 10 di antaranya merupakan pegawai Komdigi. JANGAN LUPA Subcribe, Like dan Share .... Channel ini YA !!! Terimakasih atas atensinya pada Channel ini.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan penandatanganan MoU bersama 4 kelompok masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024. Penandatanganan itu dilakukan bersama Jaringan Pendidikan Pilih untuk Rakyat (JPPR), Kalyanamitra, Cek Fakta dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Usai melakukan penandatanganan MoU, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menjelaskan bahwa kelompok masyarakat tersebut memiliki tugas peranannya masing-masing. Mulai dari pencegahan misinfomasi dan disinformasi, serta pelibatan aktif perempuan dalam pemantauan dan pemgawasan tahapan Pilkada. Untuk peranan kaum perempuan, ia menilai bahwa hal itu memiliki sejumlah tantangan kerawanan. Seperti dengan pemantauan keikutsertaan anak dalam kampanye, edukasi dalam pemungutan suara, hingga pada kredibilitas perempuan menolak politik uang. Tantangan kerawanan lainnya dalam pemantauan Pilkada 2024 juga terhadap pemantauan pemungutan suara 27 November. Bagja menjelaskan hal ini dari segi pengawasan terjadinya unsur pemaksaan dalam penggiringan suara masyarakat saat pencoblosan. Selain itu pula, kaum perempuan juga diharapkan selalu bersiaga memantau pelanggaran kelerasan dalam Pilkada 2024. Ia menjelaskan, hal tersebut sebagai bentuk penegasan agar Pilkada 2024 terbebas dari pelanggaran diskriminasi gender. JANGAN LUPA Subcribe, Like dan Share .... Channel ini YA !!! Terimakasih atas atensinya pada Channel ini.

Pelibatan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam penandatanganan MoU bersama Bawaslu untuk meminimalisir diskriminatif gender dalam pengawasan Pilkada 2024. Hal itu disampaikan anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty kepada awak media, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Sebab diungkapkannya, bahwa masih ditemukannya kekerasan ataupun diskriminasi gender perempuan dalam Pemilu lalu. Untuk itu pelibatan perempuan melalui KPI diharap dapat menunjukkan eksistensi pengawasan perempuan secara aktif pada pesta demokrasi Pilkada. Ia menjelaskan, hal itu terungkap dari temuan KPI yang menemukan informasi terkait Pilkada tidak sampai ke para pemilih. Selain itu, maraknya kaum perempuan menjadi sasaran politik uang, hingga pada diskriminasi gender pada tahapan Pemilu. Dalam sisa tahapan Pilkada hingga pemungutan suara 27 November mendatang, perempuan akan ditempatkan pengawasannya pada posisi strategis. Seperti dengan melakukan pengawasan langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga pengawasan langsung kekerasan berbasis gender di Pilkada 2024. Hal itu ditujukan, jika nantinya ditemukan terdapat pelanggaran dalam tahapan Pilkada, Bawaslu dapat langsung melakukan pendalaman pelanggaran hukumnya. Sebab selain pelanggaran hukum Pemilu, Bawaslu diungkapkan Lolly juga dapat mendalami kajian pelanggaran hukum lainnya. JANGAN LUPA Subcribe, Like dan Share .... Channel ini YA !!! Terimakasih atas atensinya pada Channel ini.