yusrilihza_mhd
#20TahunReformasi (5/6) Esklusive MENYEDIHKAN DIHARI TUANYA SOEHARTO GAK PUNYA DUIT DAN SETELAH DI TELISIK, MENURUT SAYA PAK HARTO TIDAK KORUPSI, MUNGKIN YG LAINNYA, TETAPI DIA TIDAK, SUDAH SAYA TANYA KE PAK MULADI YANG MENGECEK KE SWISS, DISANAPUN TIDAK DITEMUKAN ADANYA DANA SOEHARTO.
#LatePost Tanggal 2 Maret 2018
Partai Bulan Bintang (PBB) memastikan diri tak akan merapat mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. PBB akan menyorongkan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden. "Sampai hari ini PBB tetap pada keputusannya mencalonkan Pak Yusril sebagai capres," Yusril sendiri telah menegaskan kalau PBB tidak akan merapat ke koalisi Presiden Joko Widodo. Yusril tak ingin Jokowi jadi calon tunggal. "Di tengah partai-partai yang sudah seperti koor mendukung Jokowi, apalagi sebagai calon tunggal, lebih baik PBB membangun kekuatan oposisi mengkritisi kebijakan pemerintah,"
#20TahunReformasi (3/6) Esklusive Perjalanan Panjang Presiden SOEHARTO LENGSER Yusril Ihza Mahendra, dengan blak blakan menceritakan kisah dibalik Lengsernya Presiden Soeharto. Karena pada masanya Hanya Yusril yang bisa masuk dalam komplek Cendana, saat keadaan sangat GENTING.
YUSRIL : ADA MANIPULASI DAN PENIPUAN SIAP SIAP KPU DIPENJARAKAN
Tiga kiat berantas Pencucian Uang menurut Ketua Komite Nasional TPPU Yusril Ihza Mahendra https://youtu.be/owe_Q-AuVS0 Pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat efektif untuk memberantas kejahatan karena setiap kejahatan meninggalkan jejak uang. Dengan filosofi โfollow the moneyโ, kita dapat menemukan aktor utama kejahatan sekaligus memutus sumber pendanaan kejahatan di hulunya. Dengan filosofi โcrime does not payโ, kita mencegah adanya pihak yang menikmati hasil kejahatan, baik melalui sistem keuangan formal maupun celah digital. Pencegahan dan pemberantasan TPPU secara signifikan dapat menurunkan tingkat financial crime. Kemudian, melalui mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, โknow your customerโ, serta analisis intelijen keuangan, kita dapat mencegah kejahatan bahkan sebelum terjadi. Semua upaya tersebut bertujuan melindungi integritas sistem keuangan nasional, yang menjadi fondasi kepercayaan, investasi, dan keadilan ekonomi berkelanjutan. Kita patut bersyukur atas Indeks Efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) tahun 2025 yang mencapai skor 6,42 dari 10 atau masuk kategori โCukup Efektifโ. Nilai indeks yang diumumkan pada acara โDiseminasi Hasil Pilot Survei Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT tahun 2025โ di kantor PPATK tersebut bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan kompas kebijakan yang menunjukkan posisi saat ini serta panduan ke depan bagi arah perbaikan yang terukur dan berbasis bukti. #YusrilIhzaMahendra #MenkoYusril #YIM #TPPU #PencucianUang #PemberantasanKorupsi #PPATK #KomiteTPPU #HukumIndonesia
Menko Yusril: Revisi UU Pemilu butuh masukan bebas kepentingan politik langsung https://youtu.be/JwzZdQ6xCag Pemilihan umum adalah sumber utama legitimasi kekuasaan. Tanpa pemilu yang adil, berintegritas dan dipercaya, legitimasi tersebut tentu akan rapuh. Dapat dipahami jika pemilu yang diidamkan itu butuh peraturan perundang-undangan yang juga legitimate. Oleh karena itu, ketika organisasi masyarakat sipil berinisiatif memperbaiki undang-undang pemilu, Pemerintah tidak memandangnya sebagai sebuah tandingan, apalagi sebuah tantangan. Pemerintah malah menghargai inisiatif itu sebagai wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengemukakan hal tersebut saat memberikan pidato pembukaan seminar nasional โTransformasi Demokrasi melalui Kodifikasi Undang-Undang Pemiluโ yang diselenggarakan Perludem pada 3 Desember 2025 di Jakarta. Dengan hadirnya opini yang kuat dan jernih di tengah masyarakat, para pembentuk undang-undangโbaik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyatโakan sungguh-sungguh memperhatikan dan menyerap aspirasi untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang menjadi harapan seluruh rakyat. #RevisiUUPemilu #YusrilIhzaMahendra #ReformasiPemilu #PolitikIndonesia #NetralitasPolitik #UUPemilu #DemokrasiIndonesia #PemiluAdil #KepentinganPublik #ReformasiHukum
Menko Yusril: Kejaksaan dan KPK harusnya berpikir, apakah ada yang salah? https://youtu.be/EbMxFravvaE Pemberian amnesti, abolisi serta rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir ini harusnya membuat Kejaksaan dan KPK berpikir, apakah selama ini ada yang salah? Ditambah bahasan tentang reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan beberapa topik lain, ungkapan Menko Yusril dalam siniar Tribun Network yang dipandu Febby Mahendra Putra ini sangat sayang untukย dilewatkan. Colab with: https://www.youtube.com/@tribunnews #AmnestiRehabilitasi #PrerogatifPresiden #ReformasiHukum #RekonsiliasiNasional #ReformasiPolisi #KeadilanKorupsi #KeadilanRestoratif #KUHPBaru #PrabowoSubianto #YusrilIhzaMahendra #HukumIndonesia #Tribunnews
Inkonsistensi legislasi terhadap putusan MK: studium general Menko Yusril di FH Universitas Pamulang https://youtu.be/8REvPveuB80 Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya adalah negative legislator: dapat membatalkan sebuah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak berwenang membuat norma baru. Dalam praktik, hal tersebut tidak berjalan dengan konsisten. Kadang kala terjadi, MK membatalkan sebuah norma untuk kemudian menciptakan norma baru (sebagai pengganti). Padahal, menurut UUD 1945, kewenangan menciptakan norma baru adalah kewenangan legislatif yang dimiliki bersama oleh presiden dan DPR. Praktik pembuatan norma baru oleh MK berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antarlembaga, yakni ketika presiden dan DPR menganggap MK telah bergerak terlalu jauh mencaplok kewenangan legislasi. Tidak terbayangkan oleh orang yang mempelajari hukum tata negara, ketika pada akhirnya MK harus mengadili sengketa yang melibatkan dirinya sendiri. Jika MK tidak dapat menahan diri dan terus kebablasan membuat putusan-putusan yang sebenarnya melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang dasar kepada dirinya, ini akan menciptakan persoalan ketatanegaraan yang besar di masa depan. Credit Colab: https://www.youtube.com/@SasmitaJayaTVOfficial #InkonsistensiLegislasi #PutusanMK #YusrilIhzaMahendra #MenkoKumHamImiPas #MahkamahKonstitusi #MK #StudiumGeneral #KuliahUmum #FHUnpam #UniversitasPamulang #Unpam #HukumTataNegara #HTN #Legislasi #ReformasiHukum #HukumIndonesia #PolitikHukum #Indonesia
Menko Yusril Menjawab Gen Z https://youtu.be/-dKIcYKH4sw Jika kamu masih berusia muda, atau punya keluarga dan kerabat yang berusia muda, simak atau bagikan siniar yang satu ini. Dengan cantas, Menko Yusril Ihza Mahendra menjawab banyak pertanyaan gen Z. Mulai soal moral, intelektual, hingga bahasan sosial dan politik. Dari yang berlingkup pribadi hingga yang berskala nasional. Berat? Sama sekali nggak. Prof. Yusril mengupas semuanya dengan ringan pakai kalimat yang mudah dicerna. Enak disimak! #YusrilIhzaMahendra #MenkoYusril #MenkoMenjawabGenZ #JudiOnline #PemberantasanJudiOnline #HukumIndonesia #PolitikHukum #PodcastIndonesia #WawancaraEksklusif #TPPU #KejahatanSiber #CyberCrime #KemenkoLHKK #AIHukum #MotivasiHidup #NasihatKarir #FightingSpirit #MentalHealth #GenZ #AnakMudaIndonesia #InspirasiMuda #KabarPolitik #BeritaTerkini #ViralIndonesia #Politik #Hukum #Indonesia
Monthly trend of total Subscribers
Monthly trend of average likes per post
Kenali tipe KOL dari Nano hingga Mega dan manfaatkan data engagement rate kami untuk memilih influencer yang tepat.
| Nano 1K-10K |
Micro 10K-50K |
Mid-tier 50K-100K |
Macro 100K-1M |
Mega 1M+ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| High | 4.14% | 1.66% | 1.08% | 0.77% | 0.59% |
| Above average | 2.72% | 1.09% | 0.71% | 0.51% | 0.39% |
| Average | 1.12% | 0.44% | 0.28% | 0.21% | 0.16% |
| Below average | 0.61% | 0.26% | 0.14% | 0.1% | 0.08% |
| Low | 0.26% | 0.09% | 0.05% | 0.03% | 0.02% |
Engagement rate didapatkan dari perhitungan rata-rata Likes, Comments, Share dibagi dengan jumlah followers kemudian dikali 100. Semakin tinggi engagement rate yang Anda miliki semakin baik nilai Anda.
Sudah tahu tentang KOL atau influencer level mulai dari Nano, Micro, Mid-Tier, Macro dan Mega ? Gunakan benchmark akurat kami untuk mengenal lebih jauh bagaimana benefit mengetahui engagement rate bisa membantu kita memilih KOL apa yang akan kita pakai.
Check engagement rate for any Instagram account and get detailed analytics report
Check engagement rate for any TikTok account and get detailed analytics report
KOL.ID adalah platform teknologi pemasaran pertama di Indonesia yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung kolaborasi antara Key Opinion Leaders (KOL) dan bisnis.
Platform ini menyediakan solusi lengkap untuk kebutuhan pemasaran di Instagram, TikTok, dan YouTube, semuanya terintegrasi dalam satu tempat.
Salah satu fitur utama KOL.ID adalah pembuatan dan pengecekan rate card otomatis bagi para KOL.
Dengan menggunakan data real-time dari berbagai platform media sosial, KOL.ID membantu KOL menentukan harga layanan mereka secara akurat dan adil,
sehingga mereka dapat fokus pada kreativitas dan peningkatan engagement rate.
Selain itu, KOL.ID menawarkan berbagai alat analisis, seperti kalkulator engagement rate untuk TikTok, Instagram, dan YouTube,
yang membantu KOL dan bisnis memahami performa akun media sosial dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kampanye pemasaran.
Dengan berbagai fitur dan layanan yang ditawarkan, KOL.ID menjadi platform yang andal bagi KOL dan bisnis dalam menjalankan kampanye pemasaran yang efektif dan efisien.
FOR BRAND (Untuk Agency/Brand/Bisnis):
KOL Ranking: Fitur pencarian KOL yang sesuai dengan kebutuhan brand atau bisnis.
Cek Rate Card KOL: Tools untuk bisnis mengevaluasi rate card KOL berdasarkan data dari TikTok, Instagram & YouTube.
Campaign Report: Laporan terperinci untuk mendapatkan data performa (Like, Comment, Share, Views & Save) terkait performa kampanye pemasaran bersama KOL hanya menggunakan Link Posting.
FOR KOL (Untuk Key Opinion Leader):
Buat Rate Card: Alat untuk membantu KOL membuat rate card berdasarkan performa mereka di TikTok, Instagram & YouTube.
FREE TOOLS (Alat Gratis):
Buat MoU KOL: Membuat memorandum of understanding (MoU) antara KOL dan bisnis secara otomatis.
Cek ER KOL TikTok: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di TikTok.
Cek ER KOL Instagram: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di Instagram.
Cek ER KOL YouTube: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di YouTube.
Download Video TikTok: Fitur untuk mengunduh video dari TikTok.
Download Video Instagram: Fitur untuk mengunduh video dari Instagram.
Download Video YouTube: Fitur untuk mengunduh video dari YouTube.
Kamus KOL: Panduan istilah-istilah penting terkait dunia KOL.
Extension Chrome: Extension yang memungkinkan untuk melihat analisa KOL dengan mudah hanya dengan membuka profil Instagram & TikTok.
Semua fitur ini menunjukkan bahwa KOL.ID adalah platform yang lengkap untuk mendukung kebutuhan KOL dan merek/bisnis dalam membangun strategi pemasaran digital.